Strategi Menuju Indonesia Baru 2033

Sekali lagi, dan sedapat mungkin berulang-ulang diingat bahwa, untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam berbangsa dan bernegara, semua dokumen kebijakan kita harus memiliki kerangka berpikir yang jelas dan logis dalam menggambarkan perkiraan situasi dan pilihan-pilihan tindakan serta memperlihatkan pengakuan atas kompleksitas hubungan antarkelompok sosial, antarwilayah, antarbidang isu dan antara waktu saat ini dan akan datang. Oleh karena itu, pendekatan dan tindakan sadar maupun tidak sadar, dalam kerja mencapai tujuan jangka panjang yang berorientasi, atau membuat orang terjebak pada tujuan parsial, sektoral, eksklusifitas kelompok dan kawasan, dan tujuan jangka pendek adalah salah satu musuh yang harus disingkirkan.

Berpijak dari kondisi saat ini, yang merupakan warisan cara kerja puluhan tahun, pekerjaan menata – sekali lagi, menata – harus dilihat sama pentingnya dengan pekerjaan menambah dan menumbuhkan. Kita harus menata relasi-relasi antarkelompok sosial, jejaring antarwilayah dan antarkota, termasuk antara desa dan kota, antarsektor, antara bangunan bawah dan bangunan atas kelembagaan berbangsa dan bernegara, dan berbagai bentuk-bentuk relasi lainnya. Sebab, menambah atau menumbuhkan dalam bangunan-bangunan relasi yang rapuh sangatlah berisiko membawa bangsa dan negara kepada guncangan besar seperti yang sudah pernah kita alami pada tahun 1997-1998.

Relasi-relasi yang perlu kita tata itu haruslah menjadi salah satu panduan, disamping panduan-panduan normatif dan etik yang dibuat para founding fathers bangsa, dalam rencana-rencana dan tindakan praktis kita untuk mencapai tujuan jangka panjang. Upaya menata atau merekayasa tatanan relasi berbagai dimensi kehidupan tadi tidak ada hubungannya dengan sikap belenggu-membelenggu kebebasan manusia, karena apapun pilihan cara bermasyarakat dan bernegara yang kita ambil kita tidak akan menemukan kebebasan yang hakiki. Memilih jalan kebebasan sebebas-bebasnya di bidang politik maupun ekonomi, tetap saja sebagian besar dari kita akan dihadang oleh belenggu tirani elite, tirani oligarki, tirani pemilik modal besar, dan sebagainya. Melepas belenggu-belenggu seperti ini sama pentingnya dengan melepas belenggu rejim otoriter dan totaliter yang bertindak mengatasnamakan negara.

Semestinya, tidak harus ada tubrukan antara pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Daerah adalah tempat kita meletakkan lokus-lokus pembangunan yang berada dalam sebuah disain jejaring, morfologi, distribusi dan hirarki kota atau kawasan secara nasional. Daerah, atau suatu wilayah pemerintahan daerah, adalah tempat kita dengan konsisten dan serius mengisi dan menggerakkan pembangunan dengan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menerapkan demokrasi ekonomi, melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, melakukan pembangunan struktur sosial dan relasi-relasi sosial baru, pembangunan perilaku bermasyarakat dan bernegara, pembangunan etos kerja dan kewirausahaan untuk mendukung kehidupan yang berkualitas, dan berbagai kegiatan tata kelola lainnya.

Semuanya itu tentu saja harus dilakukan dengan penghormatan penuh terhadap HAM sipil dan politik maupun HAM ekonomi, sosial dan budaya. Dengan cara pandang seperti ini, maka isi terbesar dari apa yang kita namakan sebagai pembangunan nasional tidak lain adalah agregasi dari pembangunan di berbagai daerah tadi. Dengan kata lain, pembangunan nasional adalah himpunan dari ”proyek-proyek” menata dan menumbuhkan atau menambah di tingkat lokal yang berada di dalam disain tatanan nasional yang serasi, efisien dan adil untuk memenuhi kebutuhan privat dan kebutuhan sosial (publik) yang juga akan terus mengalami pertumbuhan.

Kondisi yang kita warisi saat ini jelas mengharuskan kita untuk memiliki rencana pembangunan jangka panjang. Tetapi, konsep pembangunan jangka panjang nasional kita harusnya bersifat logis dan memperlihatkan jalan terang untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Oleh karena itu, konsep pembangunan jangka panjang itu tidak cukup hanya berisi gugusan prosa indah dan tidak cukup hanya berbentuk daftar keinginan-keinginan muluk. Tidak ada salahnya, konsep pembangunan jangka panjang berisi sejumlah agenda straregis yang merupakan jalan logis dan bisa dibayangkan efektifitasnya untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang sudah lama kita canangkan.

Bagi kami (Tim Visi Indonesia 2033), metode menata dan menambah yang dilakukan secara beriringan adalah metode yang harus kita pakai dalam pembangunan jangka panjang sebagai konsekuensi dari kondisi yang kita warisi dan sebagai strategi untuk mewujudkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks itulah, dengan berbagai pertimbangan logis dan kajian empiris, kami merekomendasikan sejulah agenda strategis, seperti Pemindahan Ibukota ke Kalimantan, Pengembangan sekitar 53 kota kecil yang tersebar di nusantara, pendaygunaan agen-agen sosial untuk membangun perilaku masyarakat, akselerasi pembangunan pedesaan, regulasi dan penetapan insentif dan disintentif dalam mengatur penempatan pejabat struktural dan fungsional (seperti syarat mendapatkan jenjang profesor di perguruan tinggi), prioritas pembangunan pada sektor-sektor tertentu dan kawasan tertentu, dan sebagainya.

Metode yang kami tawarkan ini bukanlah perubahan yang menakutkan dan janganlah dipolitisasi untuk menakut-nakutkan masyarakat. Apa yang kami tawarkan haruslah dipahami sebagai refleksi atas kompleksitas dan solusi yang harus dipahami dari berbagai aspek. Usulan pemindahan ibukota ke Kalimantan, misalnya, janganlah terburu-buru dikatakan akan memakan biaya mahal, jika tidak bisa melihatnya dari segi biaya manfaat, peluang-peluang yang hilang, usia manfaat, efek berantainya, dan sebagainya, yang semuanya terkait dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara.

Agenda-agenda strategis yang perlu ditetapkan secara eksplisit itu, adalah untuk membawa masyarakat, bangsa dan negara ini keluar dari kondisi yang membuat kita sulit mencapai tujuan jangka panjang berbangsa dan bernegara dan sekaligus untuk membuat kejelasan tentang cara mencapai tujuan jangka panjang. Agenda-agenda strategis tersebut haruslah tercermin di dalam dokument-dokumen kebijakan pembangunan pusat dan daerah seperti Undang-undang, RPJP, RPJM, Arah Kebijakan Umum (AKU), Propenas dan Propeda, Perda APBD dan APBD, dan dokumen-dokumen lain yang bersifat mengikat.

Mengadopsi usulan-usulan di dalam Visi Indonesia 2033 tentu saja mengharuskan kita melakukan perubahan, revisi, penyesuaian, bahkan pembuatan sejumlah undang-undang dan peraturan. Tetapi, perubahan dan penambahan perangkat perundang-undangan itu harus juga dilihat sebagai perubahan untuk mensingkronkan berbagai kebijakan dan peraturan agar terhindar dari keperluan perubahan yang berulang-ulang untuk jangka pendek dan terhindar dari pemborosan energi yang disedot oleh pro-kontra wacana kebijakan di berbagai sektor, bidang dan wilayah.

Karena Visi Indonesia 2033 memandang perlunya revisi atas sejumlah dokumen kebijakan, maka hal itu sekaligus secara tidak langsung menjawab pertanyaan tentang pilihan tahun 2033. Dengan segala hormat kepada Pemerintah dan DPR RI yang telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun 2000 – 2025, dan kepada Tim Perumus Visi Indonesia 2030, atau tim-tim perumus gagasan pembangunan jangka panjang lainnya, kami memandang kita terpaksa mengundur beberapa tahun target waktu jangka panjang kita untuk mewujudkan Indonesia dengan kemakmuran yang menyebar, adil sejahtera dan berkelanjutan. Dan, tahun 2033, adalah tahun perkiraan untuk mencapai kondisi tersebut apabila elemen-elemen strategis bangsa ini sesegera mungkin bekerja dengan cara pandang, metode dan strategi yang kami rekomendasikan.

Oleh : Tim Visi Indonesia 2033

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s