Panglima Keadilan

Sumber: Majalah “Lider For Decision Makers”, edisi: Januari 2013, halaman 32-37. Penerbit: PT. Mitrasari Media Promotion

Di tengah perdebatan siapa yang  paling cocok memimpin Indonesia pasca 2014, Endriartono Sutarto yang sudah mengisyaratkan akan maju pada kontestasi pemilihan Presiden pada pemilihan Umum mendatang secara sederhana mengatakan “silahkan rakyat memilih yang mampu membawa kesejahteraan untuk rakyat.”

Nama Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto yang oleh koleganya dipanggil dengan singkat Pak Tarto adalah satu dari sekian banyak nama yang ramai menghiasi media massa menjelang Pemilihan Umum 2014 mendatang. Jenderal bintang empat dengan sederet tanda jasa tak terhitung inipun tak menampik ketika ditanya keinginannya maju pada Pemilihan Presiden pada Pemilu 2014 mendatang.

“jika rakyat menghendaki,” katanya santun ketika ditanya media. Ia menyadari sistem pemilihan langsung oleh rakyat akan menjadikan pemilu mendatang  menjadi lebih bergairah dengan munculnya banyak calon, tetapi sekaligus menjadi ujian kedewasaan berpolitik bagi rakyat dalam memilih calon pemimpin yang teruji pengalaman politiknya dan komitmennya pada plotik kesejahteraan.

Ia mengisyaratkan menjadi pemimpin pasca 2014 bukanlah hal yang mudah mengingat begitu banyaknya persoalan bangsa yang harus dihadapi.kemiskinan absolut dalam jumlah jutaan penduduk, kesenjangan sosial yang semakin melebar, dan tingginya tingkat pengangguran memicu kriminalitas. Pada saat yang sama bara konflik di beberapa daerah tak kunjung reda.

“ini kondisi bangsa yang terancam gagal, menurut survei Fund for peace,” katanya.

Tanpa mengenal lelah, diusia 65 tahun sekarang, ia berkeliling memberikan kuliah umum di berbagai perguruan tinggi, memberikan pemikiran-pemikiran prophetisbagaimana bangsa ini harus dibenahi untuk tidak semakin jauh dari cita-citanya dimana secara eksplisit tertera di dalam pembukaan Undang-Undag Dasar 1945.

“harus diakui bahwa demokratisasi yang berkembang pesat belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia lebih dekat dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Demokratisasi telah dimaknai secara salah, dengan melupakan sisi tanggungjawab sosialnya, dan bahwa demokratisasi hanyalah merupakan alat dan bukan tujuan. Aktor-aktor politik yang kini tengah diatas panggung lupa kepada tanggung jawab yang mendasar dan cita-cita utama bahwa kemerdekaan dan demokrasi tiada lain kecuali wahana yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya demi mewujudkan kepentingan umum, perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial,” katanya.

Kedodoran disisi hukum, menurutnya, telah menyebabka terganggunya tingkat kepercayaan masyarakat pada aparat hukum yang membelit dirinya.

“kita menyaksikan kelompok-kelompok ekstrimyang mengatas namakan agama mendiktekan apa yang diyakininya untuk dipaksakan pada kelompok masyarakat lainnya tanpa mampu dicegah dan dihalang-halangi negara. Padahal negara seharusnya punya kedaulatan yang tidak bisa didikte oleh siapapun maupun kelompok manapun bahkan juga oleh negara manapun.” Tegasnya.

Dengan keprihatinan yang sama ia mengatakan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda utama reformasi terasa jauh dari harapan masyarakat banyak. Bahkan, justru semakin hari semakin merajalela yang terjadi diberbagai sektor baik itu di eksekutif, legislatif bahkan juga di lembaga yudikatif.

“Negara ini negara hukum, bukan hanya sekedar semboyan, tapi negara hukum harus mampu kita tunjukkan dengan penegakan hukum secara baik. UU harus mensejahterakan rakyat. Karena itu saya tidak bangga jika bangsa ini menelurkan orang terkaya di dunia tapi di sisi lain masyarakat  masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan,” ungkapnya pada saat mengomentari hasil survei LSI yang menempatkan dirinya sebagai salah satu calon pemimpin yang dianggap layak memimpin Indonesia ke depan.

“Bagi saya, jika rakyat menginginkan, ini tantangan untuk merealisasikan harapan-harapan itu,” katanya.

KEADILAN SEBAGAI PANGLIMA

Endriartono Sutarto mengawali karir militernya di tahu 1971 pada usia 24 tahun berkat dedikasinya yang tinggi pada tugas serta tanggung jawab penuh pada apa yang dilakukan menaiki tangga kepemimpinan anpa banyak manuver karena ia memang pantas mendapatkannya (deserve).

Dia menduduki posisi kunci di lima periode Presiden berbeda, saat Soeharto jatuh, ia adalah Komandan. Pasukan Pengamanan Presiden. Di bawah Habibie, ia menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat yang memegang posisi kunci di Timor Timur menjelang dan sesudah referendum yang memerdekakan wilayah itu. Oleh Abdurrahman Wahid, Ia dinaikan menjadi KASAD. Di era Megawati, ia bahkan diangkat sebagai Panglima TNI – Posisi yang tetap dipangkunya selama dua tahun di masa pemerintahan SBY.

Betapapun, pencapaian yang diperolehnya tidak lantas memasukkan dia ke zona nyaman. Justru pada posisi kunci di tubuh TNI itu ia harus mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis menyangkut nasib bangsa. Sebut saja Gerakan Aceh Merdeka (GAM) justru terjadi ketika beliau menjadi KASAD di era Abdurrahman Wahid. Sejarah mencatat, proses penyelesaian GAM tidak terlepas dari peran yang dimainkannya sebagai KASAD pada waktu itu.

Kepada Lider ia bertutur “Saya perintahkan Pindad untuk membuat panser karena kita berhadapan dengan GAM di Aceh. Lalu saya kerahkan tank Scorpion, tapi di protes Inggris, lalu saya perintahkan Pindad membuat panser kecil, yang bisa dipakai di Aceh. Dari situ kita kembangkan menjadi ANOA. Dan saya bangga dengan keputusan seperti itu.dan kita nikmati hasilnya.”

Situasi krusial lainnya adalah tuntutuan reformasi yang menghendaki agara tentara tidak lagi terlibat dalam politik menyusul UU TNI yang dikeluarkan di era Megawati Soekarnoputri. Pada posisinya sebagai Panglima TNI, ia memerintahkan agar TNI segera keluar dari DPR meski masa tenggang masih dimungkinkan hingga tahun 2009.

Fokus pada reformasi di tubuh TNI ia secara arif ia membagi posisi-posisi kunci di tubuh TNI kepada Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan menghilangkan dominasi Angkatan Darat yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Kebijakan ini pun berjalan mulus tanpa banyak hambatan karena ia memang luas dikenal sebagai pemimpin yang jujur dan bersih dan tidak mendahulukan kepentingan diri dan kelompok.

Dalam perjalanannya yang panjang mengabdi kepada Republik dengan turun langsung ke medan-medan berat seperti Papua, Timor Timur, serta Aceh dan tempat-tempat lain di negeri ini ia seakan erus menerus menemukan wajah ketidakadilan pada tubuh bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia: ketimpangan pembangunan antar daerah, gap kaya miskin yang lebar, hukum yang memihak serta politik transaksional yang meminggirkan rakyat.

Dan ketika sebagian besar pekerja politik menjadikan isu-isu itu sebagai retorika untuk menaikkan citra mereka di depan mata publik, Jenderal bintang empat ini mengatakannya dengan berbuat. Ia menolak gaji Rp. 150 juta per bulan untuk jabatan komisaris PERTAMINA yang diberikan setelah ia pensiun dari TNI.

“ini menyakiti rasa keadilan karena tidak sesuai dengan tugas yang diberikan,” tegasnya.

Atas nama keadilan itu, di depan peserta PPSDMS (Program Pembinaan SDM Strategis) di Universitas Indonesia, Depok, pada tanggal 15 November 2012 lalu ia mengadakan setidaknya 7 strategi dasar untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik:

  1. Mengembalikan orientasi ekonomi nasional kita sesuai dengan jiwa Pembukaa UUD 1945 dan pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asaz kekeluargaan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Strategi pembangunan ekonomi perlu ditata ulang, pertumbuhan ekonomi didisain ulang agar nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati okeh sebagian besar lapisan masyarakat.
  2. Mengelola dengan cermat pembukaan pasar domestik dan strategi perdagangan Internasional kita dengan mengedepankan kepentingan tenaga kerja dan pertumbuhan kesejahteraan rakyat banyak.
  3. Memperkuat peran pemerintah di sektor-sektor strategis perekonomian nasional kita, memberdayakan BUMN sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga dan memastikan mekanisme pasar bekerja sejalan dengan kepentingan strategis nasional dan kepentingan mewujudkan kesejahteraan.
  4. Mengembangkan industri berbasis iptek dan inovasi nasional. Kita harus berupaya secara sistmatis dan strategis untuk secara cepat menguasai teknologi demi memperbaiki daya saing dan merebut bagian terbesar nilai tambah industri nasional untuk dinikmati oleh rakyat kita.
  5. Mewujudkan kedaulatan pangan, kita tidak bisa lama-lama tersandera dalam ketergantungan dan kerawanan (vulnerability) terhadap gejolak (volatility) pasar komoditas pangan internasional. Akibat kita tidak memiliki kedaulatan pangan, ketika produksi kedelai bermaslah beberaoa waktu lalu, sementara pasokan kedelai kita dari luar negeri sangat tinggi, akibatnya produksi tempe dan pakan ternak dalam negeri pun bermasalah.
  6. Mewujudkan kedaulatan Energi, Indonesia negara yang kaya sumber energi, dan karenanya layak untuk dapat memanfaatkannya untuk kepentingan mewujudkan kesejahteraannya. Kita perlu menata ulang penggunaan sumber-sumber energi demi mengurangi pengaruh gejolak dan kerawanan yang setiap kali terjadi di pasar internasional. Penggunaan energi untuk kepentingan domestik akan diarahkan pada sumber-sumber energi yang lebih murah biayanya dan/atau yang tidak dapat diperdagangkan. Penggunaan panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik, misalnya perlu didorong; demikian pula konversi BBM ke BBG utamanya untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan barang. Program mewujudkan kedaulatan energi akan harus didukung dengan penataan kembali pengelolaan sumberdaya alam.
  7. Menciptakan lapangan kerja dan menata hubungan industrial, pertama-tama kita perlu mempercepat proses industrialisasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat, khususnya bagi angkatan kerja baru. Di samping itu kiata harus memfasilitasi pekerja sektor informal untuk mengembangkan diri dan usahanya sehingga mampu memperkerjakan lebih banyak orang. Fasilitisasi tersebut diberikan dalam bentuk permodalan penguatan manajemen sumber daya manusia secara luas, serta akses pemasaran yang lebih efektif.

“saya akan berjuang mewujudkan itu semua jika rakyat mempercayai saya untuk perubahan,” katanya.

Semua itu menjelaskan mengapa Jenderal Purnawirawan dengan panggilan akrab Pak Tarto itu memutuskan masuk menjadi bagian dari partai NasDem, partai yang dicanangkan membawa sebuah gerakan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s