“Quovadis” Penegakkan Keadilan di Indonesia

A.       Fakta penegakkan keadilan di Indonesia saat ini.

Tepat sudah 10 tahun berlalu peristiwa “Reformasi 1998”, yang pada awalnya kita harapkan akan membawa angin perubahan hidup berdemokrasi yang lebih baik dan sehat dibandingkan ketika di masa Orde Baru. Memang sekilas kita melihat adanya dampak-dampak positif yang dihasilkan oleh suasana kebebasan dalam berdemokrasi selama 10 tahun terakhir, seperti kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berorganisasi serta pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung.

Namun bagaikan pedang bermata dua, muncul pula dampak-dampak negatif dari arus perkembangan berdemokrasi di Indonesia beberapa tahun akhir ini yang mengarah ke dalam wujud kebebasan untuk menindas keadilan hidup dan hak orang lain dalam berbangsa dan bernegara.  Kalangan mayoritas – atas nama suara terbanyak – merasa berhak membatasi, bahkan menindas hak-hak asasi dan kewarganegaraan kaum minoritas.  Atas nama menegakkan ketertiban umum dan untuk kepentingan umum, oknum aparat pemerintah daerah dengan semena-mena menggusur rumah tinggal, sekolah dan tempat usaha yang dimiliki oleh rakyat kecil demi memuluskan kolusi sekelompok oknum pejabat dan pengusaha tertentu.  Menghiraukan daya beli masyarakat yang terus menurun, harga-harga kebutuhan pangan tetap dibiarkan naik tanpa kontrol yang tegas oleh pemerintah, sementara gaji dan fasilitas anggota DPR seenaknya dinaikkan belipat-lipat ganda, yang terbukti efektif mentulikan pendengaran mereka dari teriakkan kesulitan rakyat yang seharusnya mereka wakili. Atas nama penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, banyak oknum aparat hukum justru malah melakukan tindakan pemerasan.

Bagaimanakah rakyat Indonesia dapat optimis terhadap penegakkan keadilan di negara ini ketika segelintir orang yang memiliki kekuasaan dapat sebebasnya melakukan korupsi dan pemerasan secara sistemik, bahkan dilindungi oleh oknum-oknum aparat hukum dan elit politik, sementara kerugian negara yang diakibatkan oleh ulah mereka harus dibayar oleh rakyat kecil yang taat membayar pajak?  Atau ketika melihat seorang pemimpin agama yang tempat ibadahnya dihancurkan oleh sekelompok massa, justru malah dituntut oleh aparat hukum karena dinilai telah menimbulkan “keresahan bagi masyarakat sekitar”, sementara pemimpin massa yang menyerbu dibiarkan bebas berkeliaran?  Lalu, bagaimanakah orang Kristen sepatutnya memahami konsep penegakkan keadilan di tengah realitas kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kejahatan?  Setelah itu, bagaimanakah prinsip-prinsip keadilan yang berfungsi sebagai penopang utama bagi kehidupan berdemokrasi yang sehat, dapat kita tegakkan di tengah bangsa ini?

B.       Beberapa teori keadilan sosial yang dominan di zaman modern.

Adapun beberapa paham non-Kristen tentang keadilan sosial yang dominan di dalam kehidupan dan pemikiran zaman modern, dari yang bersifat moderat sampai yang radikal :

1)       Menurut Plato, keadilan dalam negara hanya akan terwujud apabila semua orang dalam semua kelas memiliki hubungan yang harmonis, yang memungkinkan setiap orang dan setiap kelas dalam negara dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai panggilannya menurut bakat, bidang keahlian & ketrampilan dari setiap warga negara.  Demikian pula keadilan individual akan terwujud nyata apabila bagian-bagian jiwa manusia itu memiliki hubungan yang serasi, yang memungkinkan seseorang dapat menguasai diri, sehingga ia dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai panggilannya dalam bernegara. Dengan demikian, konsep keadilan Plato terletak pada tingkat kualitas dan keharmonisan hubungan antar manusia, baik antar kelas dalam negara, antar sesama manusia, maupun antar bagian jiwa manusia.

2)       Menurut John Locke dan penganut faham Liberalisme, penegakkan keadilan terletak pada perlindungan yang diberikan oleh negara di dalam menjamin hak-hak setiap warganya untuk bebas mengembangkan diri di dalam berbagai bidang kehidupan menurut bakat, ketrampilan dan panggilannya masing-masing guna meraih kebahagiaan hidup (life, liberty and pursuit of happiness).  Jadi, negara dibentuk untuk mendorong pencapaian kebahagian hidup warganya melalui jaminan perlindungan terhadap hak asasi dan hak milik pribadi dari setiap warga negaranya.  Dengan demikian, konsep keadilan dalam faham Liberalisme terletak pada kebebasan untuk mengejar kebahagiaan yang bersifat individualistis.

3)       Berlawanan dengan faham Liberalisme, Marxisme justru percaya bahwa keadilan di dalam masyarakat hanya dapat ditegakkan di dalam bentuk negara komunis, dimana tidak ada lagi perbedaan dan pertentangan kelas sosial di dalam masyarakat.  Tidak ada lagi orang kaya yang menindas dan memperlakukan orang miskin secara tidak adil, karena seluruh alat-alat produksi yang dahulu dimiliki oleh si orang kaya, sekarang telah direbut oleh “kaum proletar” dan menjadi milik negara untuk dikelola sesuai “kebutuhan seluruh rakyat”, bukan lagi untuk kebutuhan “si orang kaya/pemilik modal” tersebut. Setiap hak, kebebasan dan kebutuhan individual dari setiap warga yang berbagai ragam (yang dilindungi oleh negara berfaham Liberalisme, namun dicerca oleh kaum Komunis sebagai penyebab munculnya pertentangan kelas sosial), harus ditundukkan demi mendahulukan “kebutuhan rakyat” yang diatur oleh negara.  Dengan demikian, konsep keadilan yang diyakini oleh Marx, Lenin dan para pengikutnya terletak pada kolektivitas kepemilikan materi.

C.       Memahami keadilan di tengah realita dunia yang berdosa.

Untuk memahami konsep penegakkan keadilan di dalam kehidupan publik secara komprehensif, maka cara pandang kita terhadap dunia harus dibentuk dahulu sesuai dengan realita dunia yang diajarkan oleh Alkitab.  Bagaimanakah kita memandang sifat/natur dari dunia dan alam semesta tempat kita hidup?  Bagaimanakah kita memahami masalah kejahatan yang menghalangi kita dari memperoleh suatu pencapaian?  Bagaimanakah kita mengatasi rintangan tersebut?  Semua jawaban atas pertanyaan ini harus kita tundukkan dahulu di bawah otoritas Alkitab sebelum kita membangun konsep penegakkan keadilan di ruang publik.  Salah satu bapa gereja yang cukup sistematis dan komprehensif memberikan suatu cara pandang dunia yang Alkitabiah, dalam rangka membangun prinsip-prinsip kehidupan di wilayah publik adalah Augustinus di dalam bukunya De Civitate Dei (City of God, City of Man).

Di dalam buku ini, Augustinus mengungkapkan bahwa dalam realita dunia ini, ada dua jenis masyarakat yang berasal dari dua kota yang berbeda dengan sifat, karakter dan tujuan yang masing-masing saling bertentangan.  Pertama, ada masyarakat di Kota Allah (civitas Dei) dan inilah jenis komunitas yg paling baik dan oleh sebab itu harus senantiasa diupayakan perwujudannya.  Kehidupan di dalam Kota Allah menghargai segala sesuatu yang baik seperti : kejujuran, keadilan, keluhuran budi, kesetiaan, moralitas yang terpuji, keindahan dan lain sebagainya.  Kedua, ada masyarakat di Kota Manusia (civitas terrena) yang juga disebut dengan istilah Kota Diaboli (yang berarti komunitas yg mengkhianati hakikatnya/Kota Setan).  Ini adalah jenis komunitas yang buruk dan oleh sebab itu tak layak menjadi dambaan manusia.  Kehidupan di dalam Kota Manusia diwarnai oleh dosa, keangkuhan dan cinta yang egois.  Masyarakat di Kota Manusia merupakan manifestasi dari ketidakjujuran, penghamburan hawa nafsu, ketidakadilan, pengkhianatan, kebobrokkan moral, keburukan, kemaksiatan, kejahatan dan lain sebagainya.  Masyarakat di Kota Manusia sangat materialistis, karena penduduknya mengejar harta kekayaan dan bukan mencari kebajikan.  Mereka gila hormat, gila kekuasaan yang menyebabkan pertikaian, permusuhan dan kekacauan yang tak habis-habisnya.

Tetapi menurut Augustinus, kendatipun cara hidup di dalam kedua kota itu amat berbeda dan saling bertentangan satu sama lain, namun di dalam prakteknya, kedua-duanya sangat sulit dipisahkan.  Itu disebabkan karena kedua kota tersebut senantiasa berada dan hidup berdampingan bersama-sama di tengah dunia.  Di dalam menulis De Civitate Dei ini, Augustinus tidak bermaksud memanifestasikan konsep Kota Allahnya dalam wujud sebuah institusi agama seperti gereja, sementara Kota Manusia sebagai sebuah organisasi negara seperti Kekaisaran Romawi.  Ia juga tidak ingin membuat pendikotomian antara jenis kehidupan yang sakral dan yang sekuler di dunia. Augustinus tidak mempersoalkan masalah-masalah praktis organisasi negara atau institusi agama, tetapi melalui buku ini, ia ingin memperkenalkan soal cara hidup (way of life) dan prinsip-prinsip hidup (principles of life) di tengah realita dunia yang ada.  Ia hanya menginginkan agar orang-orang mengenal dan mempraktekkan prinsip-prinsip yg terdapat di dalam Kota Allah dan menolak prinsip-prinsip yg terdapat di dalam Kota Manusia.  Inilah kenyataan hidup yang harus kita hadapi di dunia, sehingga ketika kita berupaya menegakkan keadilan di dalam masyarakat, kita membangunnya dengan prinsip-prinsip hidup yang dijalankan di Kota Allah, bukan dengan prinsip-prinsip hidup di Kota Manusia.

Melalui buku karya Augustinus, kita telah diperkenalkan kepada sebuah Kebenaran Firman Tuhan di dalam melihat realita dunia secara obyektif.  Hal ini sangatlah penting sehingga ketika kita boleh mengerti mengapa kejahatan dan ketidakadilan terus meliputi kehidupan dunia sampai tiba Hari Penghakiman, kita pun sebagai umat-Nya boleh bersukacita bahwa Tuhan masih memberikan ruang anugerah untuk kita membangun dan menerapkan prinsip-prinsip kehidupan Kota Allah di tengah dunia ini guna menahan dosa berkembang lebih jauh. Tanpa memahami Kebenaran ini, kita hanya akan menjadi pahlawan-pahlawan utopis yang memperjuangkan keadilan di atas landasan yang rapuh.

D.       Tidak akan ada keadilan tanpa pengungkapan kebenaran!

Setelah kta melihat realita dunia ini secara Alkitabiah, barulah kita akan mampu membangun konsep keadilan dengan fondasi yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.  Di dalam konteks penegakkan keadilan oleh negara, Augustinus mengatakan bahwa kebaikan suatu pemerintahan terletak pada kesediaan pemerintahnya untuk menjunjung dan mengabdi kebenaran. Pemerintah yang arif akan mengabdi pada kebenaran, dan kebenaran itu akan melahirkan keadilan.  Inilah unsur yang hilang di dalam pelaksanakan pemerintahan Indonesia selama ini.  Sering kali kebenaran dengan sengaja disembunyikan dan dipisahkan di dalam proses penegakkan keadilan oleh aparatur hukum demi kepentingan politik pihak-pihak tertentu.  Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang seharusnya menjalankan tugas keimamatannya sebagai warga Kota Allah di tengah bangsa ini, justru terlibat di dalam pemanipulasian kebenaran yang mengakibatkan jurang ketidakadilan semakin melebar.

Bagi Augustinus, keadilan adalah dasar dari Kota Allah. Dan untuk menegakkan keadilan di dalam bangsa ini, maka umat Tuhan harus menjadi “terang” yang senantiasa mengabdi hanya pada kebenaran.  Menurut Augustinus, kebenaran dan keadilan harus senantiasa tampil serasi di gelanggang kehidupan manusia yang mengenal dan menyembah Allah.  Namun kita juga sadar bahwa kita hidup di tengah dunia berdampingan dengan masyarakat Kota Manusia yang dibangun di atas dasar cinta-diri yang secara sadar selalu berupaya untuk menyembunyikan dan mematikan kebenaran.  Fenomena kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak pernah dituntaskan secara utuh oleh lembaga-lembaga hukum negara (seperti kasus korupsi BLBI, kematian Munir dan kerusuhan Poso) disebabkan oleh adanya kolusi dan konspirasi untuk menyembunyikan dan memisahkan kebenaran dalam proses penegakkan hukum, sehingga lembaga-lembaga hukum yang seharusnya menegakkan keadilan, menjadi penuh sesak dengan ketidakadilan. Itulah akibatnya apabila kebenaran dipisahkan dari keadilan. Akibat tersembunyinya kebenaran itu, maka amatlah sukar bagi publik untuk mempercayai pemerintah, khususnya lembaga-lembaga hukum negara, untuk dapat menegakkan keadilan. Lalu, bagaimanakah umat Kristen dapat menjadi “terang” yang mampu menegakkan keadilan di tengah bangsa ini?  Bagaimanakah kita dapat sungguh-sunguh menjunjung dan mengabdi pada kebenaran sehingga keadilan dapat ditegakkan?

E.        Memahami hakikat keadilan.

Kenyataan bahwa perilaku koruptif telah merasuk ke seluruh aspek kehidupan di Indonesia saat ini, termasuk dalam kehidupan beragama, membuat kita sedih sekaligus sadar akan beratnya rintangan yang dihadapi oleh umat Tuhan ke depan untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Bagaimanakah orang Kristen dapat tetap berdiri tegak menjunjung dan mengabdi pada kebenaran ketika gereja sendiri sudah menjadi “garam yang tawar”?   Bukankah jaminan keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita secara pribadi, seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalankan tugas keimamatan menegakkan keadilan di tengah bangsa yang berdosa ini?

Konsep keadilan dalam Plato yang terletak pada kualitas hubungan yang dimiliki oleh manusia, baik antar kelas dalam negara maupun antar bagian jiwa manusia, ditransformasikan oleh Augustinus menjadi suatu konsepsi religius.  Bagi Augustinus, hakikat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan yang mengakibatkan terciptanya hubungan yang tepat dan benar antar manusia.  Mengapa demikian?  Augustinus mengatakan bahwa kebenaran mengalir dari mata air keadilan.  Jadi, jika keadilan yang sesungguhnya tak ada, maka kebenaran pun tak ada.  Karena Allah itu adalah Allah kebenaran yang Maha benar, maka pastilah ia pun Maha adil.  Bahkan Allah adalah keadilan itu sendiri dan sumber keadilan yang sesungguhnya (the True justice).  Dialah pula yang patut disebut sebagai mata air keadilan.  Oleh sebab itu, hanya apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, ia akan dipenuhi oleh kebenaran yang mengalir dari mata air keadilan itu.  Bagi Augustinus, keadilan adalah hal yang paling hakiki dalam kehidupan bernegara.  Negara tak mungkin dapat diatur/diurus sebagaimana mestinya, bila tak ada keadilan. Kehidupan bernegara takkan dapat terselenggara dengan baik apabila tak ada keadilan yang sesungguhnya.

Menurut Augustinus, keadilan adalah kebajikan yang paling pokok.  Manusia tanpa keadilan adalah manusia tanpa kebajikan yang paling pokok.  Negara yang tak didasarkan pada keadilan tidak lebih dari gerombolan penyamun belaka.  Dengan kata lain, bagi Augustinus, suatu negara hanya dapat disebut sebagai negara apabila ia berlandaskan keadilan. Tanpa dilandasi oleh keadilan, negara itu pada hakikatnya hanyalah suatu gerombolan perampok.  Dengan demikian, negara hanya menjadi negara di atas dasar keadilanOleh karena itu, Augustinus menandaskan bahwa suatu persekutuan politik yang sejati, yang disebut negara itu, haruslah dapat mewujudkan keadilan.  Tetapi keadilan itu takkan mungkin terwujud dalam suatu negara yang tak menyembah dan mengabdi kepada Tuhan.

F.  Bagaimanakah kita melihat peranan gereja dan umat Kristen di wilayah publik?

Saudara/i yang dikasihi Tuhan, keadilan tidak akan dapat ditegakkan di Indonesia tanpa gereja dan umat Kristen mengambil peran utama di dalamnya.  Krisis sosial, kerusakkan moral dan norma kehidupan di Indonesia tidak bisa kita salahkan sepenuhnya kepada presiden, DPR atau siapapun yang pernah memimpin negara ini.  Justru pihak yang paling pantas untuk dituntut pertanggungjawabannya terhadap permasalahan yang terjadi selama ini adalah gereja dan umat Kristen.  Gereja Kristen masa kini sudah gagal memberikan pengaruhnya yang positif dalam kehidupan publik. Mengapa demikian? Karena gereja telah membuat jemaatnya memahami kehidupan iman mereka hanya sebatas wilayah pribadi atau berkenaan dengan kesalehan personal, sementara ketika mereka masuk ke dalam wilayah publik, mereka memberi dirinya dipimpin oleh cara berpikir yang bersifat non-Kristen. Akibatnya, tanpa disadari gereja telah membiarkan wilayah publik dikuasai oleh prinsip-prinsip kehidupan Kota Manusia yang jahat.

Abraham Kuyper, seorang teolog Calvinis dan mantan Perdana Menteri Belanda tahun 1901-1905, menyatakan keyakinannya bahwa agama Kristen bukan saja tetap relevan untuk menjawab permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, bahkan menurut dia, agama Kristen merupakan satu-satunya harapan bagi penyelesaian permasalahan sosial yang terdapat di setiap negara, termasuk di Indonesia saat ini.  Berdasarkan keyakinan Kuyper ini, maka sudah saatnya bagi gereja, para-church (persekutuan orang-orang Kristen) dan segenap umat Kristiani bangkit dan melihat kembali dasar-dasar Alkitabiah bagi aksi pembaruan sosial.  Masalah-masalah sosial di Indonesia, termasuk problema penegakkan keadilan, hanya dapat diatasi secara komprehensif oleh umat Kristen dengan berangkat dari pemahaman Alkitabiah tentang Allah, ciptaan dan hakikat manusia.  Tanpa memahami konsep Alkitab tentang Allah, ciptaan dan hakikat manusia, maka akan sulit bagi orang Kristen untuk memahami dan memiliki relasi yang benar dan tepat antara dirinya dengan Tuhan dan sesama manusia di dalam kehidupan publik yang bersifat majemuk.   Tiga konsep kebenaran Alkitab ini harus kembali diwartakan oleh gereja dan setiap komunitas Kristen  (seperti yang dilakukan oleh Augustinus melalui buku De Civitate Dei, John Calvin melalui buku Institutio dan juga buku-buku karya Abraham Kuyper) sehingga umat Kristen dapat mulai menabur benih prinsip-prinsip kehidupan Kota Allah di wilayah publik.  Mari kita mengambil momentum perayaan Paskah dan peringatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional dengan mulai melaksanakan gerakan pembaruan sosial demi menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri Indonesia.  Soli Deo Gloria.

Oleh: Randy Ludwig Pea – Persekutuan Studi Reformed

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s