Mencari Keadilan di Peradilan Militer

Reputasi peradilan militer dalam mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada dalam persoalan serius. Peradilan militer, selama ini, dinilai telah menjalankan praktik yang kurang memenuhi rasa keadilan saat mengadili anggota TNI yang melanggar hukum.

Maka, ketika pemerintah melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengisyaratkan akan mengadili ke-11 anggota Kopassus penyerang LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, 23 Maret lalu, di pengadilan militer, reaksi pun datang dari berbagai kalangan.

Dalam beberapa kasus, peradilan militer dinilai telah bertindak tidak fair, tidak transparan, dan tidak akuntabel ketika mengadili kasus hukum yang diduga melibatkan anggota militer.

Lembaga pembela hak asasi manusia (HAM) seperti Human Rights Watch dan Kontras, misalnya, mencatat tidak sedikit kasus pelanggaran hukum serius oleh anggota TNI tidak diproses serius di peradilan militer.

Tidak jarang pelanggaran HAM berat divonis dengan pasal pelanggaran disiplin. Tiga prajurit Batalyon 753/Kodam Cendrawasih yang terlibat kasus penyiksaan dua petani di Papua, misalnya, divonis melanggar disiplin dan dihukum 8-10 bulan penjara oleh pengadilan militer pada 2011.

Contoh lain, pengadilan kasus penculikan para aktivis di era 1997/1998 yang melibatkan 11 anggota Tim Mawar Kopassus. Dalam sidang terungkap bahwa seluruh kegiatan penculikan itu dilaporkan kepada Komandan Grup Tim Mawar Kopassus, tetapi sang komandan tidak pernah diajukan ke pengadilan sehingga kasus itu tidak bisa dituntaskan.

Publik tentu tidak ingin kasus penyerangan LP Cebongan oleh 11 anggota Kopassus menambah panjang daftar kasus yang diadili di pengadilan militer tanpa memenuhi rasa keadilan. Janji Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo, bahwa peradilan kasus Cebongan akan dilakukan terbuka dan transparan di pengadilan militer, cukup menggembirakan. Namun, hal itu tidak menjamin kasus itu akan selesai secara tuntas dan adil.

Menangani kasus Cebongan di peradilan umum merupakan opsi terbaik. Namun, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih mengatur anggota TNI yang melanggar hukum harus diadili di pengadilan militer.

UU Peradilan Militer berbasiskan orang, yakni anggota TNI, bukan perbuatan melanggar hukum anggota TNI. Itulah sebabnya pelanggaran hukum apa pun yang dilakukan anggota TNI diadili di pengadilan militer. Bila, misalnya, anggota TNI korupsi, berdasarkan UU itu, dia harus diadili di pengadilan militer, bukan pengadilan tipikor.

Oleh karena itu, kita mendorong revisi UU tersebut agar berbasiskan perbuatan melanggar hukum, bukan orang. Itu membuka peluang anggota TNI diadili di peradilan umum atau peradilan tipikor. Bila anggota TNI membunuh seperti di Cebongan, akan diadili di pengadilan sipil. Namun, bila anggota TNI desersi, diadili di pengadilan militer.

Akan tetapi, merevisi undang-undang itu sama saja membeli waktu. Karena itu, desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpu tentang Peradilan Militer yang memungkinkan anggota TNI diperiksa di peradilan umum sangat kita dukung.

Sangat tepat saatnya bagi Presiden Yudhoyono untuk membuat terobosan hukum yang akan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Peradilan Militer Tak Akan Penuhi Rasa Keadilan

Ketua Setara Institute, Hendardi menegaskan bahwa peradilan militer yang akan dilakukan terhadap pelaku penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan tidak akan memenuhi rasa keadilan dan hasil investigasi yang dilakukan hanya akan anti klimaks. Karena itu dirinya mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menerbitkan Perpu tentang Peradilan Militer yang memungkinkan anggota TNI diperiksa di peradilan umum.

“SBY harus didorong menerbitkan Perpu tentang peradilan militer yang memungkinkan anggota TNI bisa diperiksa di peradilan umum. Karena melakukan tindak pidana di luar dinas ketentaraan. Tanpa terobosan ini, hasil investigasi hanya akan antiklimaks tanpa memenuhi rasa keadilan,” tutur Hendardi dalam siaran persnya.

Hal ini disampaikan setelah adanya pilihan TNI yang akan membawa 11 pelaku yang terlibat penyerangan di LP Cebongan ke peradilan militer. Menurutnya hal itu tidak akan sepenuhnya memenuhi keadilan publik, karena praktik peradilan militer yang unfair dan tidak transparan.

Selain itu, pihak yang bertanggungjawab tidak cukup hanya 11 orang, tapi juga sejumlah pemimpin yakni Komandan Kopassus Grup Dua, Kandang Menjangan, Kartosuro, Pangdam IV/Diponegoro pun harus ikut dimintai pertanggungjawaban. Karena berusaha menutupi dugaan keterlibatan anggotanya, hal ini sangat dimungkinkan bahwa sudah mengetahui adanya rencana pembunuhan yang dilakukan sangat kejam.

“Termasuk yang harus dimintai pertanggungjawaban juga adalah pimpinan Polres Sleman dan Polda DIY Yogyakarta yang lalai. Apapun alasannya, baik soal penerapan jiwa Korsa, solidaritas korps, pengakuan para anggota Kopassus tersebut tidak pantas untuk dipuji,” tandasnya.

Saatnya Revisi UU Peradilan Militer

Gema pembahasan Revisi Undang-undang Peradilan Militer kembali mencuat usai tragedi penembakan empat orang tahanan Polda DIY di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan Sleman, DIY.

Usulan pembahasan kembali RUU itu pertama kali muncul dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka mendesak DPR membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus Cebongan.

Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin menerangkan, berhentinya proses revisi UU Peradilan Militer itu berawal saat DPR periode 2004-2009 membahas di Pansus. Kala itu, pembahasan tinggal menyisakan tujuh Daftar Inventaris Masalah (DIM).

“Berkaitan dugaan tindak pidana yang dilakukan oknum TNI itu dimasukkan peradilan umum, sebab asas persamaan di mata hukum. Itu tarik-tarikannya sampai periode kami berakhir belum disepakati,” kata Aziz menceritakan.

Hal itu diungkapkan Aziz saat menghadiri pertemuan antara Koalisi masyarakat Sipil dengan pimpinan DPR yang diwakilkan Pramono Anung, terkait kasus penembakan Lapas Cebongan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kemudian periode DPR 2009-2014, RUU tersebut tidak disepakati sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sehingga kini masih menunggu usulan dari pemerintah lagi. Karena memang pada awalnya, RUU ini merupakan usulan pemerintah.

Namun hingga kini, menurutnya, nampaknya pemerintah belum lagi bergairah melanjutkan pembahasan dan penyelesaian RUU Peradilan Militer.

Sikap pemerintah tersebut dinilai bukan akhir dari revisi UU Peradilan Militer. Aziz mengatakan, pembahasan bisa dilanjutkan kalau memang DPR bersedia menjadikannya usulan jadi Prolegnas.

Menyikapi hal itu, Pramono berkomitmen DPR untuk mengusulkan pembahasan kembali RUU Peradilan Militer. Dalam waktu dekat, pimpinan akan memanggil sejumlah alat kelengkapan DPR untuk menindaklanjuti. (IRIB Indonesia/Metrotv/Inilah/Merdeka)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s