Warga Main Hakim Sendiri Karena Hakim Sering Main- Main

Entah sudah berapa sering lampu kuning menyala untuk mengingatkan keseriusan penegak hukum di republik yang indah ini. Kali ini datang dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 30,6 persen warga memilih main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.

Angka itu memang tecermin pada “budaya” memukuli penjahat jalanan. Intinya, warga tak sabar dengan proses hukum, yang harus diakui, kerap berakhir menjengkelkan.

Hukum memang harus punya unsur membalas. Sanksi berupa nestapa balasan kepada orang yang membuat nestapa masyarakat harus diberi saluran secara beradab. Intinya polisi, jaksa, dan hakim sebagai penguasa sistem yudisial kriminal wajib memperhatikan rasa keadilan masyarakat ini. Keluhan sudah sering disampaikan, betapa sering vonis hakim mengecewakan akal sehat.

Betapa sering kita mendengar “hukum mati!” dari amarah publik setelah kejahatan berat berlangsung. Tetapi, disisi lain alangkah jarang hakim menjatuhkan hukuman mati untuk kejahatan tengik. Pembunuhan berencana, yang ganjaran hukuman maksimalnya hukuman mati, sangat jarang divoniskan hakim. Padahal, kalau orang sudah merencakan untuk membunuh orang, berarti eksistesi dia itu juga layak dilenyapkan. Setidaknya, dijauhkan dari masyarakat seumur hidupnya.

Karena ringannya hukuman pembunuhan itu, alangkah murah nyawa dinegeri ini. Setiap saat siapapun punya potensi menjadi korban kejahatan pembunuhan atau kekerasan jalanan. Opini masyarakat yang banyak mendukung preman yang dihabisi di Cebongan, meski itu tidak beradab, merupakan cermin kesaksian itu. Para polisi, jaksa, dan hakim gagal menjalankan perannya sebagai pengayom masyarakat dengan keadilan. Malahan, mereka kerap menjadi sumber kemualan.

Sering pula teriakan meminta “hukum mati!” untuk narkobais atau koruptor. Memang sangat banyak tersangka pengedar narkoba yang layak dilenyapkan. Tapi, perkara dan vonisnya malah terkesan dimain-mainkan. Begitu juga vonis untuk para koruptor. Mereka yang benar-benar rakuspun jarang divonis maksimal, misalnya 15 atau 20 tahun. Vonis ringan adalah perongrong sejati pemberantasan narkoba dan korupsi. Hakim yang tak peduli keadilan bukanlah wakil Tuhan, melainkan malah jadi wakil kebathilan musuh Tuhan.

Perbaikan penghasilan (renumerisasi) yang sudah dilakukan tak akan berarti kalau sikap berani pengadil tak kunjung ditampilkan. Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Bukankah nyaris tak pernah ada hakim yang dibunuh atau dilukai karena perkara? Artinya, keseganan pada mereka masih tinggi. Kalau itu tak diisi dengan kewibawaan mengenyahkan aneka kejahatan dan menegakkan keadilan di bumi Indonesia, itu sama saja hanya menghabiskan umur pakai toga. Malu lah.

Hal tersebut memang tak lepas dari peran polisi dan jaksa sebagai pembawa perkara ke pengadilan. Selama mereka masih berkultur korup, kepedulian pada keadilan sejati sulit ditumbuhkan. Yang terjadi adalah berulangnya muncul pasal-pasal keras untuk si kecil dan tak beruang dan mempersembahkan pasal lunak untuk si kaya dan si kuasa.

Hukum tumpul keatas, tajam kebawah, mirip pisau dapur. Atau, mirip sarang laba-laba yang hanya gagah menjerat serangga kecil. Itu juga berlaku di internal aparat. Polantas peminta uang kepada bule di Bali dihukum keras, sedangkan para jenderal berekening gendut dilindungi dari penyelidikan. Ngeri.

Kapan aparat hukum kita selaras dengan hati nurani rakyat? Atau, biarlah rakyat menjadi hakim jalanan?

Sumber:  Jawa Pos

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s