Kasta Kehidupan Sosial di Negeri Pancasila

Indonesia adalah negara dengan ideologi  Pancasila. Nilai-nilai Pancasila jika ditelaah, sejatinya mengandung  humanism, egalitarianism serta berkeadilan sosial. Keadilan sosial  termaktub dalam nilai sila ke lima. Yang menjadi pertanyaan ialah, sudah  relevankah keadilan sosial itu di negara ini?

PANCASILA adalah dasar Negara Indonesia  sekaligus cita-cita luhur bangsa serta karakteristik bangsa Indonesia.  Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang sebenarnya telah  tumbuh dan tertanam dalam bumi nusantara, jauh sebelum Indonesia merdeka  jadi bukan hal yang mudah dan tergantikan untuk mengubah atau menggeser  kedudukan Pancasila di Indonesia.

Pancasila oleh the founding  fathers merumuskan dan meletakkannya sebagai dasar Negara, merupakan hal  yang sangat tepat dan ampuh untuk meredam segala pluralitas  negara  ini. Hanya saja, tergantung bagaimana kita sebagai generasi penerus yang  ada sekarang baik berdasi birokrat dan bukan birokrat untuk mengayomi  dan melaksanakannya.

Indonesai kini telah berusia 68 tahun dan 18  tahun reformasi. Masalah yang dihadapi bangsa ini sejatinya ialah  semakin jauhnya realita kehidupan bangsa ini dari idealnya oleh  pancasila. Pemuliaan pancasila hanya dalam bentuk retorika dan kata-kata  saja namun dalam perilaku dan tindak tanduk sama sekalijauh dan  menyimpang dari pancasila.

Dari sekian masalah yang membludak dan  subur di negara ini, kesenjangan kehidupan sosial dalam masyarakat yang  mulai tumbuh dalam dinamika kehidupan sosial. Dalam kehidupan rakyat  Indonesia telah terbentuk sebuah kasta bayangan yang memisahkan secara  tidak langsung masyarakat dalam berbagai  tingkatan kemiskinan dan  kekayaan.

Dalam kekinian telah tercipta kasta super kaya, kaya, miskin dan super  miskin dalam kuantitas dan volume yang luar biasa. Porsi yang menempati  kasta ini sangat memprihatinkan, dimana kasta super kaya dan kaya  umumnya didominasi oleh konglomerat dan kaum berjuis. Sedangkan kasta  yang miskin dan super miskin dihuni oleh masyarakat biasa dan dalam  jumlah lebih dari jumlah seluruh rakyat Indonesia.

Bahkan  pemerintah juga hadir sebagai donator kasta ini. Bagaimana tidak di satu  sisi pemerintah saat ini banyak menggunakan fasilitas negara mobil  mewah, gaji besar dan berbagai tunjangan yang mereka dapatkan  bahkan di  tengah–tengah kehidupan rakyat yang serba kekurangan mereka asyik dan  candu untuk menuntut dan meminta kenaikan gaji. Bahkan presiden kita  sering mengeluh karena sudah lama tidak naik gaji. Beginikah negara  keadilan sosial? Di mana rasa keadilan itu?

Disparitas atau  kastanisasi ini terbentuk secara sendirinya seiring dengan jauhnya  negara ini dari nilai-nilai pancasila. Ironisnya ialah kasta-kasta yang  terbentuk ini akibat kesenjangan–kesenjangan ini dianggap begitu trivial  oleh pemangku negara ini dan menganggap bukan bagian dari masalah yang  harus diselesaikan. Padahal jika kita mau jujur terhadap diri sendiri  dan pancasila, hal demikian merupakan sangat bertentangan dengan sila  kelima yang telah kita amini sebagai patron negara ini.

Pancasila  dalam sila mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia. Keadilam hendaknya tidak ditafsirkan dalam arti sempit yaitu  hanya dalam hukum saja namun perlu diinterpretasikan secara luas yaitu  keadilan yang menekankan persamaan, pemerataan yang mencakup seluruh  sendi dan urat nadi kehidupan rakyat.

In adequacy pemerintah Salah satu fungsi pemerintah pada preambule  UUD 1945 ialah meyenjahterakan seluruh rakyat Indonesia dengan  berdasarkan pada pancasila. Afirmasinya ialah menyejahterakan seluruh  rakyat Indonesia bukan pada golongan atau sekolompok orang seperti yang  telah lahir sekarang ini. Kasta–kasta yang terbentuk sekarang  berakibat pada masyarakat luas umumnya pada kasta miskin dan super  miskin. Kasta ini belum sepenuhnya menerima hak dan posisi mereka di  negara ini sehingga tidak salah jika hasil kekayaan alam bumi pertiwi  ini tidak singgah dalam dapur mereka melainkan pada pejabat dan para  berdasi.

Bukan hanya itu, dalam kesehatan di negara ini juga  terbentuk jargon bahwa orang miskin dilarang sakit karena tidak ada uang  untuk berobat serta dilarang memperoleh pendidikan karena biaya mahal.

Dengan  realita ini sesungguhnya pemerintah tidak mampu atau cacat (inadequacy)  dalam menjalankan fungsi dan kedudukan di negara ini. Sejatinya  pemerintah sebagaimana dalam preambule UUD 1945 menyejahterakan  kehidupan rakyat, bukan menyejangkan kehidupan rakyat. Jika kasta ini  terkesan dianggap trivial oleh pemerintah  dan membiarkanya sehingga  embedded di negara ini, lama–lama kelamaan akan menciptakan disintegrasi  dalam satu kesatuan Negara Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini  presiden seyogyanya mengamini dan melakukan apa yang pancasila  tangguhkan dalam tanggung jawab Negara. Sebab sebagaimana diungkapkan  oleh Mahfud MD (mantan  Ketua MK), sesungguhnya segala permasalahan  Indonesia ada jawabnya dalam pancasila.

Negara ini butuh pemimpin  yang pancasilais dalam kerangka berpikir dan berbuat bukan pemimpin  yang hanya pandai tersenyum tapi tidak menciptakan senyum itu dalam diri  masyarakat. Pemimpin sejatinya solusi dari masalah bukan bagian dari  masalah yang harus diselesaikan.

-Hermawan Soediro-

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s